|
KOMITE Indonesia untuk Agama dan Perdamaian (KIAP) mengadakan pertemuan singkat dengan Wakil Presiden Hamzah Haz di kediaman Istana Wakil Presiden, Jakarta (Senin, 27/10/03). Dalam pertemuannya membicarakan tentang ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan stabilitas yang memporakporandakan hubungan keharmonisan dalam kerukunan umat beragama di Indonesia.
"Tidak ada jaminan konflik akan hilang, jika faktor lain belum bisa teratasi," kata Ketua Umum KIAP
Prof. DR. Din Syamsudin yang didampingi tokoh agama Buddha Dra. S. Hartati Murdaya MBA. Ketika itu hadir dari tokoh Hindu
Nyoman Widi Wisnawa, tokoh Katolik Theophilus Bella, tokoh Protestan SA. L Tobing Silitonga dan Rini Citrasari dari Khong Hu Cu.
Kerukunan umat beragama tidak bisa dijamin sepenuhnya terjadi, jika pemerintah belum berhasil mengatasi faktor-faktor di luar agama yang menjadi penyebab konflik di masyarakat. Penilaian dan realita ini disampaikan para tokoh agama yang terhimpun dalam KIAP atau International Comitte Regional On Peace (ICRP).
Faktor lain dari luar agama itu menurut Din, menyangkut aspek politik, ekonomi, sosial, budaya serta provokasi. Karena itu KIAP meminta pemerintah harus tegas dan berupaya menciptakan faktor-faktor politik, ekonomi, sosial budaya. Dan pemerintah harus berani menangani provokator, katanya.
"Untuk menangani faktor yang bersifat keagamaan KIAP/ICRP akan berusaha keras untuk menghadapinya. Dan saat ini cukup berhasil, tetapi faktor lain di luar agama, itu di luar kemampuan kami," kata Din Syamsudin, ketika berbicara bersama para tokoh beragama kepada pers.
Justru faktor non agama tersebut menurut Din, sering menjadi pemicu konflik dan ini merupakan tanggung jawab pemerintah, tegasnya. Barangkali bila kita melihat terjadinya konflik yang lalu seperti di Maluku dan Poso, menurut Din, karena perhatian pemerintah terhadap faktor non agama kurang tuntas dalam penyelesaian. Seraya berkata
"Yah? mungkin pemerintah terlalu sibuk dengan
tugas-tugasnya". //TT
|
