TAHUN 1959 bagian Hindu Bali telah terbentuk di Departemen Agama RI berkat perjuangan yang gigih dari umat Hindu Bali yang tidak mengenal lelah dan menyerah. Dalam pra Pemerintahan Bapak Presiden Suharto tahun 1967, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha terbentuk. Hal ini berkat perjuangan dari WALUBI, meskipun waktu itu baru ada Direktorat Urusan Agama Hindu dan Buddha , yang Direktur Urusan Agama Buddha berasal dari agama Hindu, demikian dengan Dirjennya berasal dari Hindu. Drs.Oka Diputhera adalah salah seorang perintis pembentukan bagian Hindu Bali di Departemen Agama dan hanya duduk sebagai Kepala Subdit Pendidikan agama Hindu dan Buddha yang dijabatnya sejak tahun 1967-1980.

Dirjen Bimas Hindu dan Buddha yang pertama adalah Bagus Putu Mastra dengan Sekretarisnya I Ktut Tjidra. Sedangkan Direktur Urusan Agama Hindu dan Buddha, I Gde Puja MA. Setelah I Gde Puja MA naik dilantik menjabat Dirjen Bimas Hindu dan Buddha, Sekretaris Dirjen adalah I Gde Sandhi.

Namun Direktur Urusan Agama Hindu dan Buddha, harus dari agama Hindu, lalu masuklah dari Angkatan Laut yakni Mayor (Tetuler) Willya Prajnasurya. Sedangkan Kasubdit. Pendidikan Agama Hindu dan Buddha masih tetap diduduki Oka Diputhera.

Panitia Waisak 1993, sedang mendengarkan petunjuk Bapak Presiden RI. di Istana Negara.

Tahun 1979 Dewan Pimpinan Pusat Perwalian Umat Buddha Indonesia diantar bersama Menteri Agama RI, Alamasyah Ratu Prawiranegara menghadap Presiden Soeharto(waktu itu). Oka Diputhera sebagai juru bicara, telah menyampaikan rasa keprihatinan terhadap kondisi kerukunan hidup beragama dan dirasakan kurang mantap. Presiden menegaskan bahwa kerukunan hidup umat beragama itu sangat penting, demi terbentuknya persatuan dan kesatuan bangsa dalam upaya stabilitas dan ketahanan nasional sebagai salah satu syarat untuk dapat terlaksananya Pembangunan Nasional.

Presiden sangat mengharapkan agar umat Buddha dapat menjaga dan melestarikan kerukunan hidup beragama, dalam upaya meningkatkan pengamalan umat Buddha terhadap Pancasila.

Di bawah pengabdian Soemantri MS, Ketua Umum DPP Walubi sejak kongres Umat Buddha Indonesia tahun 1979, Direktorat Urusan Agama Buddha dapat terwujud. Disini dapat kita saksikan pengabdian Walubi dalam menghasilkan prestasi yang perlu dicatat dalam sejarah, yakni di kabulkannya permohonan DPP Walubi agar Dit.Jen Bimas Hindu dan Buddha dapat terbentuk Direktorat Urusan Agama Buddha.

Perjuangan untuk terbentuknya Direktorat Urusan Agama Buddha, ternyata melalui pengabdian dan perjuangan yang panjang, akhirnya dalam kurun waktu 11 tahun berjuang, tuntutan Walubi, baru dapat terkabul. Dalam hal ini kewibawaan dari Menteri Agama RI H. Alamsyah Ratu Prawiranegara patut dipuji sangat manusiawi sebagai seorang Pancasilais sejati, dan sangat berperan dalam membangun kerukunan umat beragama di Indonesia.

Tuntutan DPP Walubi agar di Departemen Agama RI dapat dibentuk Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha, belum dapat dipenuhi, karena jumlah Direktorat Jenderal di Departemen Agama RI sudah melebihi batas maksimal jumlahnya. Namun umat Buddha akhirnya merasa bersyukur dalam permohonan Ditjen Bimas Hindu dan Buddha dapat terkabul dan sekaligus membentuk Direktorat urusan Agama Buddha.

By : TOTO