“ Inilah yang diinginkan suatu bentuk persatuan yang dibentuk tanpa paksaan dan pasti akan langgeng,” tuturnya
Menteri yang pernah menjabat sekretaris pribadi Dubes RI di Jeddah tersebut banyak pengalaman kerjanya dalam perjalanan keluar negeri, terutama ke Timur Tengah. Dan salah satunya mencontohkan persatuan negara Mesir dan Syria yang dipaksakan, akhirnya tidak lebih dari satu tahun lalu pecah lagi. Menteri eks. Duta Besar untuk Kerajaan Arab Saudi dan Oman ini sejak tahun 2002, menyatakan akan menyampaikan keinginan tekad umat Buddha yang bergabung dalam Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, agar di Departemen Agama ada Direktur Jenderal (Dirjen) Urusan Agama Buddha secara terpisah dengan Dirjen Agama Hindu. Pernyataan Menag itu disampaikan menanggapi keinginan Walubi yang diusulkan oleh salah seorang tokoh pimpinan agama Buddha di Walubi. Dalam anjangsana kunjungan menteri agama ke Walubi yang pada akhirnya memperoleh masukan-masukan, salah satu perubahannya yaitu menginginkan Dirjen Buddha . “ Kami akan memperhatikan itu dan akan kami sampaikan kepada bapak presiden,” tukas Menag.
Seperti yang dapat diketahui selama ini urusan agama Buddha Indonesia digabung di Dirjen Bimas Hindu dan Buddha Depag RI. Telah dilakukan selama tiga periode kepemimpinan, semasa Direktur Urusan Agama Buddha periode pertama Drs.Oka Diputhera, kedua Letkol Pol.Drs. Budi Setiawan (sekarang Irjen Pol )dan ketiga Cornelis Wowor MA. Salah seorang anggota Dewan Sangha Theravada-Walubi, “ Janji presiden akan melakukan perubahan, mohon diwujudkan, karena itu kami minta Dirjen Buddha ada sendiri, bukan digabung dengan agama Hindu,” pintanya. Ditempat sama ketika ditanya pers, Ketua Umum DPP Walubi Dra.S.Hartati Murdaya juga berharap keinginan membentuk Dirjen Urusan Agama Buddha di Depag disetujui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “ Mudah-mudahan presiden berkenan mengabulkan harapan umat Buddha yang memang
sudah eksis di Indonesia sejak jaman Sriwijaya,” katanya seraya menyatakan dengan adanya Dirjen tersendiri bukan dimaksudkan untuk mengembangkan umat Buddha di Indonesia, tetapi semata-mata demi meningkatkan kualitas. Menag dihadapan para pengurus jajaran Perwakilan Umat Buddha Indonesia juga mengemukakan bahwa Indonesia adalah negara kaya raya; tapi kenapa rakyatnya sebagaian besar masih miskin, karena tidak ada persatuan dan kesatuan. “Mari kita bangun republik ini dengan penuh kesadaran. Tanpa persatuan dan kesatuan, hal itu tidak akan terlaksana.” Selain itu Menag Basyuni meminta semua umat Buddha ada perubahan, tentunya perubahan kearah yang lebih benar dan mantap,” persatuan dan kesatuan itu di dasarkan pada rasa saling percaya, saling memberikan dan saling menerima, tanpa itu semuanya omong kosong. Mari kita bangun republik ini, dengan rasa kesadaran yang mutlak, bahwa tanpa persatuan dan kesatuan semuanya tidak akan bisa terlaksana”. kata Menag dalam mengakhiri pembicaraannya. Tampak hadir, Koordinator Dewan Sangha Walubi YM.Bhiksu Dutavira Mahasthavira, para angota Dewan Sangha Theravada, Sangha Mahayana Sangha Tantrayana, Ketua DPP Bidang Organisasi & Kaderisasi Ir. Arief Harsono serta jajaran DPP WALUBI.(toto) |
